Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur mengikuti Workshop Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 23-26 Oktober 2024 di Hotel Mercure, Samarinda. Workshop yang diselenggarakan oleh SMILE GROUP ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Workshop selama empat hari ini diikuti oleh 360 pegawai yang terdiri dari staf dan pimpinan BPKAD serta utusan dari seluruh OPD di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi mendalam terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  yang terbaru, praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan, dan strategi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur  menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk menunjang tata kelola keuangan yang efektif di tingkat daerah. Dengan mengikuti workshop ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kualitas laporan keuangan Kabupaten Kutai Timur agar dapat mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Selain mendapatkan teori dan arahan praktis, para peserta juga melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan dan studi kasus terkait kendala-kendala teknis yang sering muncul dalam proses akuntansi pemerintahan. Diskusi interaktif bersama para narasumber dari Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan ini, memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkonsultasi mengenai berbagai isu spesifik yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM pengelola keuangan pada semua OPD di Kabupaten Kutai Timur, sehingga mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya pelatihan ini, Kabupaten Kutai Timur semakin siap untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan publik.