Peningkatan kapasitas sdm senantiasa diupayakan optimal oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara guna menjawab tuntutan jaman. Untuk itu Dinas ESDM Kaltara mengirimkan beberapa sdm terbaiknya guna mengikuti pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Keuangan Pemda dan Operasional UAV/Drone untuk Pemetaan di Smile Group Yogyakarta, tepatnya di gedung Smile Group Yogyakarta, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kuantan Square Mlati kav. R3-5 & A2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan berlangsung tanggal 23-25 Mei 2023.

Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan barang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Untuk memenuhi tujuan bernegara, pemerintah perlu mengatur dan mengelola (manage) keuangan negara, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.

Survei wilayah dan pemetaan dengan menggunakan UAV/Drone akhir-akhir ini berkembang sangat pesat seiring meningkatnya teknologi drone yang semakin canggih dan modern serta memakan biaya yang semakin murah dalam pengoperasiannya. UAV/Drone dinilai lebih praktis dalam merekam dan mengumpulkan data fotogrametri dan sangat memungkinkan untuk menghasilkan peta 3 dimensi. Di sisi lain, software pengolah data dari drone menjadi gambar atau citra dan peta juga berkembang sangat pesat. Maka membuat peta tematik sesuai kebutuhan instansi atau pengguna menjadi relatif mudah dan cepat.